Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Sumut Digeledah terkait Pungli

Budi Warsito - 06 September 2017 22:23 wib
 Tim penyidik Subdit  III/Tipikor Direktorat Resor Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP). Foto: MTVN/Budi Warsito
Tim penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Resor Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP). Foto: MTVN/Budi Warsito

Metrotvnews.com, Medan: Tim penyidik Subdit  III/Tipikor Direktorat Resor Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Pemerintah Propinsi Sumut, Rabu 6 September 2017.

Penggeledahan ini dilakukan, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Polda Sumut terkait praktik pungutan liar (pungli) di dinas tersebut.

"Saat ini petugas masih mencari dokumen dalam kasus operasi tangkap tangan keterkaitan pungli terhadap pemohon untuk pembangunan perizinan air dibawah tanah yang ada di Sumatera Utara," ungkap Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Putu Yudha, Rabu 6 September 2017.

Namun Putu Yuda tak membantah bakal ada pelaku lain yang bisa terseret. Hal ini melihat modus dan hasil penyidikan yang berjalan.

"Memang sangat memungkinkan. Sebab, tersangka jabatannya hanya sebagai staf di salah satu bidang. Karena itu, berbagai dugaan yang ada menyangkut kasus tersebut masih terus kita dalami. Termasuk dugaan keterlibatan oknum lain," tegasnya.

Khairri Rozzi Nasution, 35, yang diringkus pada Kamis 31 Agustus 2017 kemarin. dia menjabat sebagai staf di Bidang Pelayanan dan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial di dinas tersebut.  Khairri dicokok Tim Saber Pungli Polda Sumut saat berada di kantornya di Jalan KH Wahid Hasyim sekira pukul 17.00 WIB. Dari tangannya petugas menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah dokumen

Ia diduga melakukan pungli pengurusan izin air bawah tanah PT Bilah Plantindo dan PT Pangkatan Indonesia. Dia meminta 'uang pelicin' Rp 8,5 juta.

Khairri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(SUR)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KORUPSI
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Fri , 24-11-2017