Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.641.144.273 (17 JULI 2018)

Korea Selatan Pertimbangkan Larang Bursa Mata Uang Digital

Ellavie Ichlasa Amalia - 12 Januari 2018 13:19 wib
Ilustrasi. (AFP PHOTO / KAREN BLEIER)
Ilustrasi. (AFP PHOTO / KAREN BLEIER)

Jakarta: Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka mempersiapkan regulasi yang akan melarang jual beli mata uang digital domestik. Pengumuman ini membuat nilai bitcoin di Korea Selatan jatuh USD2 ribu (Rp26,7 juta). 

"Ada banyak kekhawatiran terkait mata uang digital," kata Menteri Kehakiman, Park Sang-ki dalam konferensi pers, lapor Reuters.

Pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan ini setelah diketahui bahwa harga dari bitcoin, Ethereum, dan berbagai mata uang digital populer lain, di bursa Korea Selatan lebih mahal jika dibandingkan dengan di negara-negara lain. 

Seperti yang disebutkan oleh The Verge, pemerintah Korea Selatan memang telah memutuskan memperketat regulasi terkait mata uang digital sejak beberapa bulan lalu.

Pada September tahun lalu, Korea Selatan melarang ICO (Initial Coin Offering). Sementara pada Desember, pemerintah mengajukan proposal regulasi yang akan memperketat regulasi terkait mata uang digital

Sejak Desember, pemerintah memang sudah mengimplikasikan adanya kemungkinan dilarangnya bursa mata uang digital di Korea Selatan. Ketika itu, Tiongkok merupakan satu-satunya negara yang melarang jual beli mata uang digital. Tiongkok bisa melakukan itu karena mereka memiliki Chinese Firewall. 

Keputusan pemerintah Korea Selatan ini merupakan bagian dari usaha mereka untuk memperketat penggunaan mata uang digital. Sebelum ini, badan pajak dan polisi menggerebek bursa-bursa mata uang digital terbesar atas tuduhan penggelapan pajak. 

Namun, masih belum diketahui apakah pemerintah akhirnya akan memblokir transaksi mata uang digital. Kantor preisden telah mengklarifikasi bahwa regulasi terkait pemblokiran tersebut belum dipastikan.

Jika regulasi tersebut diajukan, agar peraturan itu bisa disahkan, maka diperlukan mayoritas suara dari 297 anggota Majelis Nasional. Proses ini bisa memerlukan waktu berbulan-bulan. 


(MMI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG BITCOIN
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (TEKNOLOGI)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 18-07-2018