DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 51.179.914.135 (23 NOV 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Database Dukcapil Dilindungi Tiga Pemindai Sidik Jari dan VPN

Ellavie Ichlasa Amalia - 14 Maret 2018 17:09 wib
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta: Pemerintah kembali menegaskan bahwa data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nomor KK (Kartu Keluarga) yang pengguna berikan ketika melakukan registrasi kartu SIM masih aman.

Senada dengan pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada awal bulan lalu, Ketua BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), Ahmad M. Ramli menyebutkan bahwa masalah yang pemerintah kini hadapi adalah penyalahgunaan NIK dan nomor KK. 

Dalam acara yang diadakan di kantor Kominfo, Ramli mengatakan bahwa ada berbagai cara untuk mendapatkan NIK dan nomor KK seseorang. Salah satunya adalah dengan melakukan pencarian di internet. "Ada yang upload ke internet, sehingga semua orang bisa pakai," katanya. 

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakrullah mengatakan bahwa sebelum masyarakat melakukan registrasi kartu SIM, sudah ada sebagian informasi mereka yang telah beredar.

Dia mencontohkan, seseorang harus memberikan foto kopi KTP ketika seseorang mendaftarkan diri untuk berangkat umroh, pendidikan S2, kredit perbankan dan lain sebagainya. 

"Ini yang mau saya tekankan," kata pria yang akrab dengan panggilan Zudan ini. "Hati-hati dengan dokumen kependudukan, jangan diunggah ke media sosial."

Dia mengatakan, hanya dengan menggunakan kata kunci "kartu keluarga" atau "KTP", maka kita bisa menemukan ribuan foto yang nomornya bisa digunakan untuk melakukan registrasi kartu SIM. 

"Perilaku kita yang sering memamerkan dokumen kependudukan, itu yang harus kita kurangi," katanya. 

Zudan menegaskan bahwa database Dukcapil masih aman hingga saat ini. Dia lalu menjelaskan tindakan pengamanan yang mereka lakukan untuk mengamankan database tersebut. Dia mengatakan, secara fisik, untuk bisa mengakses database, seseorang harus melewati tiga pemindai sidik jari. 

Sementara untuk akses antara Dukcapil dan operator, dia megnatakan bahwa merka menggunakan VPN (Virtual Private Network), yang dia sebutkan sebagai "jaringan khusus untuk lalu lintas transaksi data."


(MMI)

ADVERTISEMENT
KUMPULAN BERITA TENTANG KOMINFO
MORE
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS (TEKNOLOGI)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 12-12-2018