Berbagi Untuk Palestina, Dana Terkumpul Rp Rp2.400.516.227 (19 JUNI 2018)

Takut Dicap Radikal

Dhaifurrakhman Abas - 07 Juni 2018 12:13 wib
Ilustrasi
Ilustrasi

KETUKAN palu sidang menggema. Hakim Tri Cahya Indra Permana menutup sidang gugatan tentang pengesahan pendirian perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ucap sang hakim memutus perkara.

Negara, sebagai pihak tergugat - diwakilkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menang. Artinya, keinginan pemerintah untuk membubarkan HTI yang dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila, di atas angin.

Di mata pengadilan, HTI telah mengembangkan sekaligus menyebarkan sistem pemerintahan khilafah islamiyah sebagai pengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pandangan itu merujuk pada kegiatan muktamar khilafah di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2013 lalu. Di sana, secara terbuka HTI menyatakan menolak demokrasi dan nasionalisme.

Tak hanya itu. Putusan PTUN itu juga merujuk pada aksi pembacaan ikrar oleh 1.500 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) - yang diketahui sebagai kader HTI, untuk memperjuangan khilafah di Indonesia. Ikrar itu dibacakan pada acara Simposium Nasional Lembaga Dakwah Kampus, 25-27 Maret 2016.

Dari dua kegiatan tersebut, pengadilan menganggap gagasan khilafah yang dikampanyekan HTI bukan lagi sekadar dialektika pemikiran, tapi sudah dituangkan dalam bentuk aksi.

Hakim pun sepakat bahwa HTI sudah bertentangan dengan Pancasila. Upaya radikal mengganti NKRI dengan khilafah islamiyah dinilai membahayakan persatuan, pula memicu krisis keberagaman dalam tatanan sosial bangsa Indonesia.

Meski begitu, putusan PTUN tidak melunturkan perjuangan HTI untuk terus bernapas. Organisasi transnasional ini berupaya banding, mengingat putusan PTUN masih berada di tingkat pertama.
 

Juru bicara dilarang bicara

Ketukan palu yang menandakan HTI sebagai organisasi terlarang barangkali sudah lama berlalu. Tapi, bagi sejumlah mantan anggota HTI, dengungnya belum hilang. Stigma telah menjerat pribadinya. Termasuk perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat. 

Mantan juru bicara HTI Ismail Yusanto membenarkan. Kepada Medcom Files, Ismail mengatakan, konsistensinya dalam memperjuangkan HTI malah menjadi bumerang baginya. Kini dia merasa sulit untuk menjalani hidup yang wajar seperti sediakala, khususnya sebagai seorang akademisi.

Baru-baru ini, langkah Ismail untuk menyumbangkan keilmuan islam di Yogyakarta sirna. Namanya dicoret dari daftar penceramah di masjid kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta pada Ramadhan 1439 H ini. 

Padahal, jauh hari sebelumnya Ismail berencana menghadiri undangan Jama'ah Shalahuddin (JS) - salah satu UKM di kampus UGM, untuk memberikan kajian Islam, pada 12 Juni 2018. 

“Saya diundang karena ilmu, karena mendirikan sekolah dan madrasah. Sebelumnya, saya sudah sering diundang untuk mengisi agenda tersebut dan tak ada masalah (sebelum polemik HTI),” kata Ismail terbalut haru saat berbincang dengan kami, Jumat, 1 Juni 2018. 



Mantan Juru bicara HTI Ismail Yusanto (Medcom/Lis Pratiwi)


Rencana menghadirkan Ismail dibenarkan ketua panitia JS Kiki Dwi Setya Budi. Menurutnya, undangan Ismail dalam acara tersebut sekadar membahas Islam dari segi keilmuan. Bukan untuk menyebarkan bibit-bibit HTI di lingkungan kampus.

Sementara itu, Kepala  Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani mengatakan, pihak kampus sudah melakukan pertemuan dan merumuskan pertimbangan siapa-siapa saja pembicara yang bisa hadir disetiap acara kampus, termasuk tausiyah yang diselenggarakan Jama'ah Salahuddin.

Dari evaluasi yang dilakukan pihak kampus, UGM sepakat mengeliminasi Ismail sebagai pembicara untuk forum tausiyah. Kesepakatan itu juga didasarkan pada tanggapan masyarakat.

Diakui Iva, kehadiran pembicara yang berafiliasi dengan organisasi tertentu yang dianggap kontroversial, mengandung benih pro dan kontra, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.

“Jika ada acara Ramadhan dilaksanakan namun menimbulkan komentar negatif terhadap pembicaranya, maka akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif,” ujar Iva saat dihubungi Medcom Files.

Alhasil, pelarangan kehadiran Ismail tersebut membuat mantan pentolan HTI itu merasa tersudut. Tanggungjawabnya sebagai akademisi bak terpenjara.

“Sekarang, saya seperti di-monsterisasi. Seolah-olah kehadiran saya ditakutkan,” keluh Ismail.
 

Stigma untuk kampus

Banyak harapan untuk institusi Perguruan Tinggi, salah satunya menjadi wadah untuk internalisasi pilar-pilar kebangsaan. Civitas akademik dirasa perlu menyusupi konsep-konsep kebangsaan dalam sistem pembelajaran kampus.

Bila berhasil, lantas terwujudlah civitas akademik yang bisa menerapkan kehidupan sesuai karakter dan jati diri bangsa, baik di dalam maupun di luar kampus.

Hasilnya, UGM melarang Ismail Yusanto mengisi tausiyah di kampusnya. Alasannya, meski Ismail adalah alumnus UGM, tapi dia pernah menjadi juru bicara HTI yang notabene dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
 

Langkah serupa dilakoni kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Tiga orang tenaga akademik di kampusnya diberhentikan lantaran disinyalir terlibat dengan HTI.


“Benar ada dugaan atas kasus tersebut (terlibat dengan HTI). Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap mereka. Statusnya tidak dipecat dari PNS, hanya kami berhentikan sementara dari jabatan strukturalnya,” kata Rektor ITS Surabaya Joni Hermana beberapa waktu lalu.

Terkait penyelidikannya, ITS pun membentuk tim Bina Khusus yang terdiri dari wakil rektor, biro hukum, para wakil dekan dan ahli lain. Dalihnya, untuk mengetahui sejauh apa pelanggaran tiga orang akademisi yang disinyalir kader HTI itu. Pula, ITS tak mau kampusnya dicap sebagai kampus radikal.

“Tapi, atas kejadian akhir-akhir ini juga, kami tidak mau menjadikan para mahasiswa takut untuk mempelajari agama mereka sendiri,” ujar Joni.
 

Serampangan

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution mengatakan, jamak rasanya jika kampus melarang pelbagai program atau agenda yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa. Tapi, ada kegamangan dari langkah tersebut.

Satu sisi kampus harus memperjuangkan ideologi Pancasila. Di sisi lain mengalami tekanan yang cukup besar ketika berbicara kebebasan akademis dan berpendapat.

“Apalagi, jika agenda kampus itu diisi dan menghadirkan sosok yang dinilai kontroversial oleh masyarakat dan lingkungan kampus. Jadi, barangkali tekanan itu yang mengakibatkan kampus mengambil sikap (melarang) seperti itu,” ucapnya

Bagi Maneger, sewajarnya kampus tidak melakukan pelarangan kegiatan atau kehadiran sosok kontroversial tadi. Apalagi bila konteksnya keilmuan. Kampus seharusnya menjadi wadah bertukar pikiran, bukan malah memenjarakan pemikiran.

“Di undang-undang kita misalnya, salah satu hak yang dijamin adalah kebebasan berpendapat. Juga undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, itu salah satu hak warga negara yang dijamin. Jadi, sebetulnya kampus tidak boleh diintervensi oleh tekanan, oleh siapapun,” tegasnnya.
 

Jika kampus melakukan pelarangan, kampus justru menjadi bagian dari pembentukan stigma atau prasangka negatif terhadap individu atau golongan.


Lebih jauh lagi, pemberian stigma bisa memberikan ruang untuk tindakan intimidasi hingga persekusi.

Untuk itu, kata Maneger, hanya karena seseorang terlibat dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, bukan berarti sosoknya menjadi pihak yang berbahaya dan mendapat stigma dari kampus.

Jika dianggap merugikan pihak kampus, semisal memanfaatkan agenda kampus untuk berkampanye, berpolitik praktis, berujar kebencian, atau melanggar hukum, maka otoritas kampus harus meresponnya dengan cara yang baik, sesuai hukum.

Kalau sudah melanggar dan bertentangan dengan hukum, baru dilaporkan. Jangan sampai kampus menanggapinya dengan hukum sendiri.

"Barangkali ini yang harus disadari oleh seluruh pimpinan kampus,” tandasnya.
(COK)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS(TELUSUR)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Wed , 20-06-2018