DOMPET KEMANUSIAAN PALU/DONGGALA, Dana Terkumpul RP 41.348.051.099 (17 OKT 2018) Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) (Mandiri - 117.0000.99.77.00) (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Amplop Putih dari si Calon

Wanda Indana - 13 Februari 2018 19:46 wib
Ilustrasi: Medcom
Ilustrasi: Medcom

PAGI itu, 9 April 2014, Rahman Batopie lekas mempercepat langkahnya. Pemuda itu buru-buru menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tak jauh dari rumahnya di Kota Jambi, Jambi.
 
Setibanya di TPS, waktu menunjuk pukul 09:00 WIB. Napasnya masih belum teratur, tersengal-sengal. Sementara warga berdatangan dan mulai berkerumun di area pencoblosan. Ya, saat itu, adalah hari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
 
“Saya jadi saksi dari seorang caleg DPRD tingkat kota,” kata Rahman saat berbincang dengan Medcom.id, Senin, 12 Februari 2018.
 
Melihat kedatangannya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung mempersilakan Rahman menempati posisinya. Lantas dia duduk, dan mulai mengamati proses pencoblosan.
 
Masih bingung, maklum, Rahman baru pertama kali menjadi saksi. Dia diminta menjadi saksi untuk Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kebetulan tetangganya sendiri.
 
“Awalnya bingung, karena memang pengalaman pertama,” kenangnya.
 
Dari sekian banyak warga yang terdaftar, hanya setengahnya saja yang hadir. Proses pemungutan suara berjalan lancar, tanpa ada kendala berarti. Hanya saja panitia kekurangan orang. “Sedikit kewalahan, tapi saya ikut membantu,” tutur Rahman.
 
Sekitar pukul 12:00 WIB, proses pemilihan sudah selesai. Setelah rihat dan salat Zuhur, rekapitulasi surat suara dimulai. Tugas Rahman sebagai saksi pun berlanjut.
 
Satu persatu surat suara mulai dihitung. Pada saat yang sama, Rahman juga mencatat jumlah surat suara yang sah, dan tidak sah. Terpenting, Rahman harus mencatat jumlah perolehan suara Caleg yang ‘memesan’ jasanya.



Ilustrasi: Saksi mencatat saat penghitungan suara di TPS. (ANTARA)


Proses penghitungan suara berlangsung lama, hingga pukul 01:00 dini hari.

“Magrib istirahat, usai salat Isya semua panitia dan saksi berkumpul kembali di TPS melanjutkan penghitungan suara,” ucap Rahman sambil sedikit menggelengkan kepala.
 
Hasil akhir, Caleg yang mengutus Rahman memperoleh suara 49,55% dari total jumlah suara. Tapi, tugas Rahman belum kelar. Para saksi masih menunggu pengisian formulir C1 (lembar hasil pemungutan suara tingkat TPS). Setiap saksi diberikan salinannya.
 
Pengisian formulir C1 rampung, tugas Rahman sebagai saksi pun sudah selesai. Tapi, dia tak langsung pulang. Dia, bersama rekan-rekannya, tancap gas menuju kediaman Caleg yang mengutusnya.
 
Di rumah Caleg tersebut tampak ramai orang. Si ‘Bos’ sedang berkumpul bersama tim sukses, menunggu laporan semua saksi dari TPS. Mereka siap begadang sampai laporan dari semua saksi diterima.
 
Singkat cerita, giliran Rahman menghadap sang Caleg. Tak banyak bicara, Rahman diminta menemui ajudan si Caleg di sudut rumah, kemudian menyerahkan salinan formulir C1. Rahman pun segera beranjak ke ajudan yang dimaksud.
 
Setelah formulir C1 diserahkan, Rahman diminta menandatangi sebuah kertas, semacam absen, yang menerangkan telah menyerahkan hasil penghitungan suara. Usai tanda tangan, Rahman ditahan sebentar.
 
Tak lama, si ajudan membuka tas ransel dan memberikan selembar amplop. Ya, Rahman sudah bisa menebak isi di dalam amplop berwarna putih itu. Dengan wajah semringah, dia pun beranjak pulang dengan kegirangan.
 
“Seratus ribu”, kata Rahman malu-malu.



Ilustrasi: Panitia Pemungutan Suara (PPS) menginput data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS. (MI)


***

MENJELANG Pilkada serentak 2018, uang saksi kembali menjadi perbincangan. Sebagian kalangan menduga, uang saksi digunakan untuk mahar politik.
 
Sejurus, berdasarkan pantauan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi mencurigakan dengan uang tunai selalu meningkat jelang hari pemilihan, baik Pilkada maupun Pemilu.
 
Undang-undang Pilkada/Pemilu hanya mengatur keberadaan saksi di area TPS. Tapi, tidak mengatur pembiayaan saksi-saksi. Karena itu uang saksi menjadi polemik.
 

Ada yang bilang uang saksi hanya tameng untuk menutupi transaksi politik uang atau mahar politik. Di sisi lain, Parpol membutuhkan saksi untuk menghindari kecurangan, seperti penggelapan surat suara.


Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, uang saksi termasuk dalam biaya politik. Selain dana kampanye, tim pasangan calon harus mengeluarkan uang untuk membayar saksi buat mengamankan suaranya.

“Bedakan antara biaya politik dan mahar politik,” kata Baidowi saat ditemui Medcom.id di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.

Kata Awiek - sapaan Baidowi, uang saksi sangat dibutuhkan tim pemenangan paslon. Sebab, saksi sudah tentu akan mengeluarkan ongkos bensin, konsumsi, untuk menuju dan mengawal suara di TPS.

“Jadi, tim pemenangan harus mengganti uang yang dikeluarkan saksi,” jelas dia.



Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi. (ANTARA)


Awiek meyakini, saat ini, tidak ada orang yang mau menjadi saksi tanpa dibayar, termasuk relawan pemenangan. Kalaupun ada, pastilah sedikit. Sementara itu, tim pemenangan membutuhkan banyak saksi.
 
“Relawan juga ada yang menggerakkan. Pengerahan massa juga butuh uang,” ujar Awiek.
 
Uang saksi biasanya dibebankan kepada kandidat dan tim. Sebab, lanjut Awiek, parpol pengusung tidak memiliki uang. Jadi, tim pemenangan bisa mencari sumber dana melalui sumbangan. Soal sumbangan, UU Pilkada/Pemilu mengatur sumbangan yang diterima tim pemenangan.
 
“Kalau jumlah sumbangan lebih dari ketentuan, akan disemprit oleh wasit (Bawaslu), jadi ketat,” katanya.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik pada Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani menjelaskan, definisi uang saksi bisa bersayap. Uang saksi, kata dia, selalu dikeluarkan pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara.
 
Jadi, menurut Sri, pemungutan uang saksi sebelum dilaksanakan hari pencoblosan suara bisa masuk kategori mahar politik.
 
“Kalau uang saksi diminta di awal dengan janji (Parpol) akan memberikan rekomendasi kepada calon tertentu, itu namanya mahar politik,” jelas Sri kepada Medcom.id, Kamis, 8 Februari 2018.



Direktur Eksekutif Puskapol UI Sri Budi Eko Wardani (kanan) bersama Peneliti ICW Donal Fariz (kiri) dan Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin. (ANTARA)


***

AWAL 2017, wacana uang saksi dibiayai pemerintah melalui APBN mencuat. Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu mengusulkan biaya saksi pileg  dan pilpres diambil dari APBN.
 
Ada beberapa pertimbangan, salah satunya; uang saksi selama ini membebankan parpol atau tim pemenangan. Di samping itu, jika uang saksi ditanggung APBN, bisa menekan 'pembelian' saksi oleh para calon yang memiliki uang.
 
Usulan ini masih menjadi perdebatan di Senayan. Beberapa fraksi ada yang setuju, adapula yang menolak.
 
Saat itu, salah satu yang menolak adalah Fraksi Partai Nasdem. Usulan itu dianggap bentuk pemborosan dan membebani anggaran negara. "Kami dengan tegas menolak hal tersebut," kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi kala itu.
 
Selain itu, fungsi saksi dinilai bagian dari pengawasan yang sudah dilembagakan, melalui Bawaslu dan Panwaslu. Karena itu, pembiayaan saksi parpol harus tetap oleh parpol atau paslon.



Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang. ANTARA


Pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pesimistis soal realisasi usulan uang saksi parpol dari negara. Menurutnya, bila dianggarkan melalui APBN, biaya saksi bisa menghabiskan Rp 10 triliun. Rinciannya, dua saksi yang mewakili satu paslon, dengan anggaran Rp 300 ribu per orang.
 
Idealnya, kata Tjahjo, para saksi parpol seharusnya adalah kader parpol yang bekerja secara sukarela mengawal suara partainya. Meski begitu dirinya tak menampik jika para saksi pun membutuhkan uang transportasi dan konsumsi dalam prosesnya.
 
"Kalau itu kan nggak mungkin. Dicari solusi yang terbaik bagaimana lah nanti," kata Tjahjo. 

(COK)

ADVERTISEMENT
BACA JUGA KUMPULAN PERISTIWA NEWS(TELUSUR)
TRENDING TOPIC
ADVERTISEMENT
POPULAR
ADVERTISEMENT

Thu , 18-10-2018